KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Pengawasan anggaran kembali menjadi sorotan publik setelah tim dari LSM Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB) menghadapi tekanan saat melakukan pengambilan sampel material proyek jalan rigid beton di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru.
Pengawasan Anggaran dan Intervensi Oknum
Ketua Umum LSM PIPRB, Manan, mengungkapkan adanya upaya intervensi dari seorang oknum yang mengaku jurnalis sebelum proses pengambilan sampel dimulai. Oknum tersebut disebut mencoba mencegah kegiatan dengan alasan yang tidak jelas. “Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pengawasan terhadap proyek yang menggunakan uang negara adalah hak masyarakat, tidak boleh dihalangi kepentingan individu maupun kelompok,” tegas Manan.
Meski sempat mendapat tekanan, kegiatan pengambilan sampel tetap berjalan pada Sabtu (14/03/2026). Sejumlah warga Desa Sidomukti, termasuk Ketua RW Dusun Baru, Sucipto, hadir untuk menyaksikan langsung proses tersebut. Kehadiran warga dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi penggunaan anggaran desa.
Beberapa warga bahkan merekam jalannya pengambilan sampel sebagai dokumentasi publik. Langkah ini dinilai memperkuat kontrol sosial agar kualitas infrastruktur benar-benar sesuai standar.
Proses Teknis Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel beton dilakukan di bawah pengawasan Kusriyanto, ST, dari tim teknis LSM PIPRB. Proses ini mengikuti standar konstruksi agar hasil uji laboratorium dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sampel material beton akan dibawa ke Laboratorium Universitas Bojonegoro (Unigoro) untuk diuji kekuatan dan mutunya. “Insyaallah Senin besok hasil resmi akan keluar. Masyarakat berhak tahu kualitas jalan yang mereka gunakan,” ujar Manan.
Hasil uji laboratorium diharapkan menjadi dasar evaluasi proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat menuntut perbaikan agar hak atas infrastruktur berkualitas benar-benar terpenuhi. Kasus ini menegaskan bahwa pengawasan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara tepat.
Belum ada komentar