KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur melakukan sistem jemput bola dalam pelayanan aduan masyarakat di bidang pelayanan publik. Kegiatan tersebut digelar di Mall Pelayanan Publik Lamongan, Rabu (25/2/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) ORI Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, menegaskan bahwa kehadiran Ombudsman di Lamongan dalam beberapa hari ini difokuskan pada penerimaan pengaduan masyarakat sekaligus sosialisasi terkait pelayanan publik.
“Jadi Ombudsman membuka booth, di situ Ombudsman melakukan sosialisasi terkait layanan publik yang baik dan dalam hal terdapat permasalahan layanan, Ombudsman sesuai ketentuan undang-undang siap menerima laporan,” ujar Habibi.
Ia menjelaskan, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk terlebih dahulu melaporkan permasalahan kepada instansi terkait. Namun apabila laporan tersebut belum memperoleh penyelesaian, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman.
“Bentuk sosialisasinya kami lakukan secara on the spot kepada masyarakat yang ada di lokasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Pencegahan Maladministrasi ORI Perwakilan Jawa Timur, Fatih Sabilul Islam, menyampaikan bahwa selain di MPP Lamongan, kegiatan serupa juga akan dilanjutkan di RSUD dr. Soegiri Lamongan.
“Untuk kegiatan hari ini kami hadir di Lamongan, tepatnya di MPP, dan dilanjut besok ke RSUD dr. Soegiri. Tujuannya untuk jemput bola konsultasi dan pengaduan pelayanan publik dari masyarakat serta melakukan sosialisasi Ombudsman secara langsung di ruang pelayanan publik,” kata Fatih.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, masyarakat Lamongan semakin dekat dengan Ombudsman serta lebih aktif berpartisipasi dalam mengawal pelayanan publik di daerahnya.
“Harapan dari kegiatan ini masyarakat Lamongan semakin dekat dengan Ombudsman dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawal pelayanan publik di Lamongan,” imbuhnya.
Menurut Fatih, dalam kegiatan hari ini terdapat sejumlah masyarakat yang menyampaikan keluhannya. Seluruh aduan tersebut akan ditampung dan selanjutnya diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
Saat ditanya mengenai instansi yang paling banyak dikeluhkan, Fatih menjelaskan bahwa beberapa laporan berkaitan dengan pelayanan di tingkat desa dan kecamatan.
Belum ada komentar