Ngantor Perdana, Pak Yurhonur Efendi Langsung Setujui APBD 2025
KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan, Jawa Timur) - Ngantor perdana paska cuti karena mengikuti proses Pilkada 2024, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (Pak Yes), langsung setujui APBD Lamongan 2024. Ini terungkap saat sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, ( 25/11/2024)
Penandatangan persetujuan APBD Lamongan dilakukan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Fredi Wahyudi. Dari persetujuan APBD 2025 itu terungkap, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 3,262 triliun. Sedangkan, alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,272 triliun. Sebagai penyeimbang defisit Rp 10 miliar akan dilakukan pembiayaan netto.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan, dengan postur fiskal tersebut, pembenahan-pembenahan di beberapa sektor pemerintahan lainnya juga terus dilakukan. “Untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penyediaan Infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” kata bupati yang ikuti Pilkada Lamongan 2024 ini.
Pak Yes, sapaan akrap bupati Lamongan itu menjelaskan, ada 6 (enam) program prioritas dalam APBD 2025 mulai dari peningkatan stabilitas dan kondusifitas sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja yang berdaya saing, pemutakhiran pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi yang adil dan merata.
Selain itu, lanjutnya, juga stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar, serta optimalisasi kawasan industri, kawasan baru, dan realisasi Ringroad Utara. Selain itu juga penguatan kualitas dan kuantitas produksi komunitas komoditas unggulan UMKM dan kemudahan akses terhadap pasar elektronik maupun non elektronik; hingga, serta peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel.
Sementara itu, Nur Hasyim, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan meminta, Pemkab Lamongan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah penghasil sehingga target yang telah ditentukan tahun 2025 dapat tercapai 100% pada akhir tahun.
(Edi)
