Pendapatan Daerah Lamongan Turun 5 Persen Ini Tanggapan Abdul Roup Plt Bupati Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN (Beritakeadilan, Jawa Timur) - Ketetapan yang definitif dari pemerintah pusat, akibatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan turun sebesar 5 persen.
Ini terungkap dari pernyataan Plt. Bupati Lamongan Abdul Rouf saat menyampaikan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum (PU) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (6/11/2024).
Menanggapi PU fraksi, Plt. Bupati Lamongan Abdul Rouf menjelaskan proyeksi terjadinya penurunan pendapatan daerah sebesar 5 persen jika dibandingkan dengan APBD 2024. “Itu disebabkan karena proyeksi yang digunakan pada pendapatan dana transfer masih menerapkan ketetapan APBD 2024. Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian ketetapan yang definitif dari pemerintah pusat,” katanya.
Meski demikian, jelasnya, Pemkab Lamongan akan mengoptimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Optimalisasi mulai dari melakukan kajian dan upaya optimal terhadap potensi obyek pungutan pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, juga dilakukan akselerasi penilaian aset dan barang milik daerah agar sesuai dengan harga pasar, hingga optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan difokuskan pada tata kelola yang baik. “Proyeksi rendahnya beberapa obyek PAD dikarenakan tingkat demand dan realisasi masih berskala kecil bahkan cenderung stagnan,” ucap Rouf.
Sementara itu, di sektor belanja daerah yang difokuskan pada tujuh sektor yakni sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, pertanian dan perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum.
Fokus pembangunan APBD 2025 tersebut, atas pertimbangan berbagai tantangan serta situasi perekonomian global yang masih dinamis dengan risiko dan ketidakpastian. “Meskipun dibayangi dengan kondisi pendapatan yang terbatas dan fiskal yang defisit, Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan usaha ekonomi produktif, dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien,” pungkas Rouf.
( Edi)
