KABUPATEN PROBOLINGGO (Beritakeadilan.com, Jawa Timur) – Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama BKKBN dan Komisi IX DPR RI terus memperkuat barisan dalam upaya menurunkan angka stunting. Kegiatan Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja kembali digelar, kali ini di Kantor Bupati Probolinggo, Minggu (13/7/2025), sebagai kelanjutan dari kegiatan serupa sebelumnya di Kota Madiun.
Wakil Bupati Probolinggo, H. Fahmi Abdul Haq Zaini atau akrab disapa Ra Fahmi AHZ, menegaskan bahwa Pemkab sangat serius menanggulangi persoalan stunting yang kembali meningkat di wilayahnya.
“Di Probolinggo, kami terus mendorong aktifasi posyandu hingga ke tingkat desa. Tindakan preventif dan pencegahan ini terbukti cukup efektif di beberapa lokasi pilot project,” tegas Ra Fahmi.
Ia menyebut kolaborasi dengan lintas sektor sudah berjalan aktif, termasuk dukungan dari organisasi perempuan.
“Kami juga melibatkan organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Muslimat, dan lainnya untuk bergerak bersama menurunkan angka stunting,” sambungnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, mengingatkan bahwa meski sebelumnya ada tren penurunan, angka stunting di Probolinggo kembali melonjak.
“Tahun 2022 ada penurunan. Tapi tahun berikutnya naik lagi, mencapai 35 persen. Ini alarm keras bagi kita semua,” ujar Maria tegas.
Maria menekankan pentingnya memahami penyebab stunting secara klaster di tiap desa untuk menentukan intervensi yang akurat.
“Kita harus tahu penyebabnya, apakah karena kemiskinan, penyakit bawaan, pola asuh, sanitasi, atau akses air bersih. Jika datanya lengkap, kita bisa tepat dalam memberikan intervensi,” jelasnya.
Kepala Dinas DP3A P2KB Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifudin, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengasuhan balita sejak dini. Program Sekolah Orang Tua Hebat akan diperluas jangkauannya ke seluruh desa.
“Ada 13 materi yang diajarkan kepada ibu-ibu balita, mulai dari gizi, stimulasi, hingga pola asuh. Ini akan diperkuat dengan MOU bersama desa dan kecamatan,” ungkap Hudan.
Pemerintah juga mengarahkan anggaran dana desa agar mendukung pemenuhan gizi anak dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam program terpadu.
Sekretaris BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D, turut hadir menyampaikan tantangan baru pengasuhan anak di era digital.
“Kita harus kelola interaksi anak dengan gadget. Tidak perlu membatasi secara saklek, tetapi harus dikelola, agar anak tidak ketergantungan dan mengalami gangguan perkembangan sosial atau kognitif,” jelasnya.
Prof. Budi juga menegaskan pentingnya pemanfaatan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang telah tersedia detail hingga tingkat RT.
“Data KRS sudah tersedia per alamat di desa dan kelurahan. Ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus kolektif dan melibatkan semua pihak.
“OPD dan organisasi perempuan harus terlibat aktif. Ini bukan hanya urusan satu dinas atau satu lembaga,” ucapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur, seperti Madiun, Blitar, Kediri, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Jombang, hingga Mojokerto. Komitmen kolektif lintas sektor dan lintas wilayah ditegaskan sebagai kunci sukses program Bangga Kencana dan penurunan stunting.
Mengacu pada data SSGI Kemenkes RI 2022, prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 21,6%, sementara Kabupaten Probolinggo tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga 14% pada 2024.
Langkah-langkah seperti ini menjadi sangat strategis dan harus digencarkan tanpa jeda untuk mengejar target tersebut. (R1F)
Belum ada komentar