JAKARTA TIMUR (Beritakeadilan, DKI Jakarta)– Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menghadiri rapat koordinasi pengawasan tambang di kawasan hutan bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, bertempat di Kantor Pusat BPKP, Jalan Pramuka No.33, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2025).
Rapat ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara TNI dan BPKP guna memastikan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan di kawasan hutan, berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Dalam forum tersebut, kedua pihak membahas hasil pengawasan terkini terkait aktivitas tambang di dalam kawasan hutan. Sorotan utama diberikan pada langkah pencegahan kerugian negara, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan tata kelola pertambangan nasional.
“Pengawasan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas serta kedaulatan negara. Sinergi TNI dengan BPKP diharapkan mampu memberikan efek nyata dalam menjaga hutan Indonesia dari eksploitasi berlebihan,” tegas Letjen TNI Richard Tampubolon.
Selain menjaga kepatuhan hukum, pertemuan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, aparat, dan lembaga pengawas dalam memastikan kegiatan tambang tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekologis yang merugikan.
Melalui koordinasi ini, TNI dan BPKP berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan tambang di kawasan hutan dapat diawasi lebih ketat agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat sekaligus melindungi lingkungan. (M.NUR)
Belum ada komentar