KABUPATEN SINTANG (BeritaKeadilan.com, Kalimantan Barat)– Warga Desa Tanjung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, menjerit karena jembatan utama desa mereka nyaris ambruk dan tak kunjung diperbaiki. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses utama yang menghubungkan warga dengan dunia luar—untuk bersekolah, berdagang, hingga mengakses layanan kesehatan.
Sudah bertahun-tahun kerusakan jembatan itu dibiarkan tanpa tindakan nyata dari pemerintah, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Warga pun mempertanyakan komitmen dan kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pembangunan.
“Kami sudah berkali-kali dijanjikan, tapi realisasi nol. Padahal ini satu-satunya jalan kami beraktivitas,” kata seorang warga yang diwawancarai tim BeritaKeadilan.com, Kamis (12/9/2025).
Perbaikan Swadaya, Pemerintah Daerah Dinilai Lepas Tangan
Dalam kondisi darurat ini, warga hanya bisa mengandalkan perbaikan swadaya—mengumpulkan dana, material, dan tenaga secara gotong royong. Tidak ada dukungan dari dana desa, karena jembatan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Yang lebih ironis, Kepala Desa Tanjung Permai bahkan terpaksa meminta bantuan dari perusahaan swasta, PT Cisaane Sawit Raya, karena sudah putus asa mengajukan proposal ke pemerintah daerah.
“Kami sudah capek minta bantuan ke kabupaten. Kepala desa kami sampai harus minta ke perusahaan sawit untuk sekadar tambal sulam kerusakan,” keluh warga lainnya.
Di Ujung Kesabaran: Harapan Warga Kini Tertuju ke Pemerintah Pusat
Menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Desa Tanjung Permai merasa belum sepenuhnya merasakan keadilan dalam pembangunan, terutama infrastruktur dasar seperti jembatan.
“Kami hanya ingin jembatan yang layak, supaya bisa hidup aman dan nyaman. Kami juga warga Indonesia,” ucap salah satu tokoh masyarakat.
Kekecewaan juga diarahkan pada para politisi yang menurut warga hanya hadir saat musim kampanye. Warga mendesak agar anggota DPRD Sintang hingga DPR RI benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan sekadar janji politik lima tahunan.
“Saat pemilu banyak janji, tapi waktu kami butuh, semuanya diam. Kami bosan dibohongi,” ujar warga dengan nada kecewa.
Mendesak Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Retorika
Warga menegaskan bahwa kondisi jembatan sangat membahayakan, terlebih ketika musim hujan. Jika tidak segera ditangani, potensi korban jiwa sangat mungkin terjadi. Pemerintah Kabupaten Sintang diminta tidak lagi menutup mata, dan jika perlu, Presiden Republik Indonesia dan Kementerian PUPR diminta turun langsung melihat kondisi lapangan.
Pewarta: ALIYA
Editor: Redaksi BeritaKeadilan.com
Tanggal Terbit: Kamis, 12 September 2025
#JembatanRusakSintang #KeadilanInfrastruktur #KetungauHilir #PembangunanDaerah #PemerintahAbai #DesaTanjungPermai #KalbarTertinggal #BeritaKeadilan
Belum ada komentar