KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR – Menjelang agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro yang diselenggarakan mulai Rabu (25/03/2026), dinamika politik lokal menunjukkan peningkatan intensitas, khususnya dalam fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.
Dalam konteks tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bojonegoro mengambil langkah strategi dengan menghitung fraksinya di DPRD untuk melakukan tehah komprehensif terhadap dokumen LKPJ. Arahan ini menekankan pentingnya evaluasi dari sekedar analisis prosedural menuju yang lebih substantif dan berbasis kinerja.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menekankan bahwa proses evaluasi harus mampu menguraikan keterkaitan secara sistematis antara perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian output dan outcome program pemerintah daerah. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran publik.
“Kami minta Fraksi Golkar membedah APBD secara detail. Lihat indikatornya, sasarannya, hingga realisasi program tersebut. Apakah kegagalan itu disebabkan oleh perencanaan program yang tidak tepat sejak awal, atau karena pelaksana program (Kepala OPD) yang tidak serius?” ujar Ahmad Supriyanto.
Pernyataan tersebut mencerminkan dorongan untuk mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap pemerintah.
Lebih lanjut Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa program-program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas dalam agenda evaluasi. Pendekatan ini selaras dengan paradigma pembangunan berbasis hasil, yang menitikberatkan pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai tokoh yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Setyo Wahono – Nurul Azizah, ia turut memberikan catatan strategi terhadap arah kepemimpinan daerah pada tahun 2026. Menurutnya, konsistensi dalam implementasi visi dan misi kepala daerah memerlukan ketegasan dalam birokrasi manajemen.
“Waktu terus berjalan, sedangkan visi dan misi Bupati harus segera dituntaskan. Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk memberikan kesan tegas. Jika ada Kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi-misi, segera dievaluasi dan diganti,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui akun WhatsApp ketika sedang menjalankan ibadah umrah di Makkah.
Pandangan tersebut menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap sasaran pembangunan daerah. Evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipandang sebagai instrumen penting dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan, program, dan pelaksanaan di lapangan.
Langkah proaktif yang diambil oleh Partai Golkar ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi sisa masa jabatan pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan pencapaian indikator pembangunan yang terukur.
Dengan demikian, pembahasan LKPJ di DPRD Bojonegoro diprediksi akan berlangsung dinamis dan konstruktif, terutama dengan adanya kontribusi data dan analisis dari Fraksi Golkar yang telah melakukan “bedah” mendalam terhadap realisasi program pemerintah daerah.
Belum ada komentar