KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR -Dugaan skandal KPR Subsidi Tikung Kota Baru (TKB) Lamongan masih menjadi sorotan publik. Konon kasus Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan telah memanggil sejumlah saksi dari pihak bank dan masyarakat untuk dimintai keterangan. Khususnya Notaris & PPAT Lamongan, berinisial E dikabarkan telah mendapat panggilan dari pihak Kejari Lamongan (dua) kali.
Informasi eksklusif yang dihimpun menyebutkan adanya indikasi penggunaan KTP warga tanpa izin dalam pengajuan kredit perumahan subsidi. Lebih mengejutkan lagi, terdapat unit rumah yang tercatat dalam administrasi kredit namun tidak pernah diberikan kepada debitur.
Sejumlah karyawan BTN wilayah Gresik–Lamongan telah memenuhi panggilan penyidik. Mereka dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyimpangan pada proyek perumahan subsidi. Sebelumnya Saksi N, sekarang Saksi bernama Zaki, mengaku terkejut menyebutkan namanya dalam proses kredit yang tidak pernah ia ajukan. “Saya tidak pernah mengajukan subsidi KPR, tapi nama saya tercatat. Saya hanya bekerja sebagai teknisi sound system dan tidak memiliki slip gaji,” ungkap pemeriksaan.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan adanya penacatan identitas dalam proses pengajuan kredit. Jika terbukti, praktik ini berpotensi melanggar hukum terkait pidana pemalsuan dokumen dan perlindungan data pribadi.
Notaris dan Mantan Kepala BTN Bungkam
Sumber internal menyebutkan bahwa seluruh pihak BTN dan seorang notaris berinisial E telah dipanggil Kejaksaan Negeri Lamongan. Namun, notaris tersebut dikabarkan dua kali mangkir dari panggilan.
Mantan Kepala BTN Lamongan, yang kini menjabat di Surabaya berinisial Ysh, serta oknum pegawai BTN Gresik berinisial Ade, hingga kini memilih bungkam ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sikap serupa juga ditunjukkan Notaris & PPAT Lamongan berinisial E.
Kasus skandal subsidi KPR ini menjadi perhatian luas karena meliput program pemerintah yang seharusnya membantu masyarakat rendah. Transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan serta pengembang perumahan kini menjadi sorotan utama. Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Publik menantikan langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan rekayasa administratif yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan perumahan subsidi di Lamongan.
Belum ada komentar