SURABAYA, JAWA TIMUR – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Konsolidasi Nasional Andalan Kelompok UPPKA (AKU) Tahun 2026 di Ruang Lestari, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (3/2/2026).
Kegiatan berskala nasional ini mengusung tema “Meraih Peluang Emas Pengembangan Bisnis UPPKA Unggul dan Berkarakter di Lini Lapangan”. Fokus utama konsolidasi diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan serta pembentukan karakter usaha mikro, kecil, dan menengah binaan UPPKA agar mampu tumbuh berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dan percepatan digitalisasi.
Ketua Umum BPP AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menegaskan bahwa konsolidasi nasional menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi, langkah, dan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan kelompok UPPKA di Indonesia.
“Kami ingin menyatukan langkah, menyatukan strategi, sekaligus memperkenalkan peluang-peluang yang bisa dikembangkan ke depan serta memperkuat isi dari AKU itu sendiri,” ujar Ambar Rahayu.
Ia menambahkan, konsolidasi tidak hanya membahas kebijakan dan arah program, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan karakter pelaku UMKM sebagai fondasi keberlanjutan usaha.
“Tanpa penguatan karakter UMKM, usaha tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, penguatan mentalitas, etos kerja, dan inovasi menjadi bagian penting dalam konsolidasi ini,” tegasnya.
Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kemendukbangga/BKKBN yang diwakili Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan agenda prioritas kementerian, salah satunya melalui penguatan kelompok UPPKA dan PKK di seluruh Indonesia.
“Kebijakan tentu kami siapkan dalam bentuk regulasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kami tetap bersama AKU dalam pembinaan kepada kelompok PKK dan UPPKA di seluruh Indonesia. Saat ini ada sekitar 43 ribu kelompok PKK yang terus berkembang seiring lahirnya keluarga-keluarga muda,” jelas Wahidah.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi kini tidak lagi terbatas pada aktivitas luring, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas digital usaha keluarga.
“Kami juga membangun kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga mitra CSR untuk mendukung pelatihan, literasi keuangan, dan pengembangan usaha ekonomi keluarga. Literasi dan edukasi pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting di era digital saat ini,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menilai Jawa Timur sebagai lokasi strategis pelaksanaan Konsolidasi Nasional AKU karena besarnya potensi dan sebaran kelompok UPPKA di daerah ini.
“Hari ini kita melaksanakan Konsolidasi Nasional AKU sebagai bentuk persahabatan dan kemitraan strategis dengan AKU sebagai lembaga yang mengelola kelompok-kelompok UPPKA. Di Jawa Timur saat ini terdapat sekitar 36 ribu kelompok UPPKA yang sudah operasional dengan baik serta sekitar 5 ribu kelompok PKK,” ungkap Maria Ernawati.
Ia berharap, melalui konsolidasi nasional dan dukungan kebijakan Kemendukbangga/BKKBN, kelompok UPPKA di Jawa Timur mampu naik kelas dan berperan lebih kuat dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Konsolidasi Nasional AKU 2026 dihadiri oleh berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan TP PKK Provinsi Jawa Timur, penyuluh KB ahli utama Kemendukbangga/BKKBN, dewan pengawas dan dewan pakar AKU, kalangan akademisi dari perguruan tinggi, perwakilan perbankan dan BUMN, hingga pengurus AKU tingkat pusat dan daerah.
Turut hadir pula kepala OPD KB, pengurus BPD AKU dari seluruh Indonesia baik secara langsung maupun daring, serta peserta dagang dari berbagai provinsi. Sejumlah mitra strategis seperti TP PKK, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta BUMN di antaranya PT Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan.
Berbagai materi strategis dibahas dalam konsolidasi ini, mulai dari kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan kelembagaan AKU, pelaksanaan program MBG melalui UPPKA, hingga strategi pengembangan UMKM unggul dan berkarakter di lini lapangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penguatan ekonomi keluarga secara nasional.





Belum ada komentar