BKKBN Jatim Targetkan Penurunan Stunting 2026: Kawal Program Makan Bergizi

BKKBN Jatim Targetkan Penurunan Stunting 2026: Kawal Program Makan Bergizi
beritakeadilan.com,

SURABAYA (Beritakeadilan.com, Jawa Timur)-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menegaskan penurunan angka stunting sebagai prioritas utama kinerja tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Apel Senin bertajuk “ASN Peduli-Berbagi” yang digelar di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Senin (5/1/2026).

Apel perdana awal tahun 2026 itu dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto. Dalam arahannya, Sukamto menekankan pentingnya peran aktif seluruh aparatur sipil negara dan kader di lapangan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Foto: Apel ASN Kemendukbangga BKKBN Jawa Timur awal 2026 membahas prioritas penurunan stunting dan program Makan Bergizi Gratis.

“Khususnya untuk sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, baik di Jawa Timur maupun secara nasional,” kata Sukamto.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak bisa dilepaskan dari akurasi data dan pendampingan berkelanjutan terhadap kelompok sasaran yang masuk kategori rentan stunting.

Sukamto juga menyoroti pentingnya pembaruan data Tim Pendamping Keluarga atau TPK di lapangan. Ia menilai, validitas data menjadi faktor krusial agar intervensi percepatan penurunan prevalensi stunting di masing-masing kabupaten dan kota dapat berjalan lebih efektif.

“Jawa Timur saat ini masih berada di angka 14,7 persen. Kalau dibreakdown per kabupaten/kota, masih banyak daerah yang prevalensinya di atas 29 persen, bahkan ada yang mencapai 30 persen,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, lanjut Sukamto, membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor, tidak hanya antarunit di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, tetapi juga dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Menghadapi tantangan tersebut, Sukamto mengajak seluruh jajaran Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini.

“Penurunan stunting bukan hanya tugas satu instansi. Ini kerja bersama demi masa depan generasi bangsa,” tegasnya.

Mengawali tahun 2026, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan program ASN Peduli-Berbagi dengan menyalurkan bantuan kepada keluarga risiko stunting atau KRS. Sasaran bantuan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga dengan balita non-PAUD yang berada di sekitar lingkungan kantor BKKBN Jatim.

“Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan quick win. Di sekitar lingkungan kantor ini terdapat beberapa masyarakat yang masuk kategori keluarga risiko stunting dan membutuhkan bantuan,” ujar Sukamto.

Para penerima bantuan mendapatkan bingkisan berupa sembako serta kebutuhan penunjang pemenuhan gizi. Program tersebut diharapkan mampu meringankan beban keluarga sekaligus berkontribusi nyata dalam menekan angka stunting di Jawa Timur.

“Paling tidak bisa membantu meringankan beban mereka. Pemerintah harus hadir melalui program-program seperti ASN Peduli-Berbagi, meskipun nilainya tidak seberapa,” katanya.

Salah satu penerima bantuan, Maharani, ibu hamil yang masuk kategori keluarga risiko stunting, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

“Tadi saya diberikan sembako berupa beras, gula, dan mi goreng, pokoknya sembako,” ujarnya.

Maharani juga mengungkapkan kondisi kehamilannya saat ini yang merupakan kehamilan keempat, setelah sebelumnya mengalami dua kali keguguran dan satu anak yang meninggal dunia.

“Semoga kehamilan ini lancar. Saya berharap Kemendukbangga/BKKBN Jatim terus membantu masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sekitar kantor BKKBN sini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,7 persen. Meski menunjukkan tren penurunan, masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota dengan angka stunting yang tergolong tinggi. Kondisi ini menuntut perhatian serius dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar target penurunan stunting nasional dapat tercapai sesuai harapan. (**)

Belum ada komentar